PALEMBANG – BERITAMETROLIVE.COM
Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, mendorong lahirnya gerakan besar pembangunan 107 Kampung Zero Waste sebagai solusi baru penanganan sampah di Kota Palembang. Gagasan tersebut disampaikan dalam Seminar Pengelolaan Lingkungan Berbasis Inovasi Secara Sistematis dan Efisien untuk Mewujudkan Industri yang Unggul dan Berkelanjutan di Universitas Katolik Musi Charitas, Jalan Bangau, 9 Ilir, Palembang, Jumat (8/5/2026).
Dalam seminar tersebut, Andreas menilai persoalan sampah di Kota Palembang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola lama maupun teknologi mahal yang dinilai belum efektif. Menurutnya, konsep Kampung Zero Waste menjadi solusi yang lebih murah, mudah diterapkan, dan mampu melibatkan masyarakat secara langsung.
“Hari ini saya membawa sebuah pesan sekaligus inovasi berkaitan dengan pembangunan Kampung Zero Waste di Kota Palembang. Konsep ini sederhana, murah, dan masyarakat bisa langsung terlibat dalam proses penanganan sampah,” ujar Andreas.
Ia menjelaskan, konsep tersebut memiliki lima tahapan utama, mulai dari proses pengambilan sampah, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sebelum menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan sistem itu, volume sampah yang masuk ke TPA diyakini bisa berkurang hingga 30 sampai 60 persen.
Menurut Andreas, selama ini pemerintah masih menghadapi berbagai kendala mendasar dalam pengelolaan sampah, mulai dari keterbatasan anggaran hingga minimnya fasilitas pendukung di lingkungan masyarakat.
“Pemerintah hari ini lebih banyak bicara soal penegakan hukum, tetapi fasilitas pendukungnya belum tersedia maksimal. Tempat sampah di lorong-lorong juga masih minim. Ini menjadi problem serius,” katanya.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah tidak cukup hanya sebatas pengangkutan menuju TPA. Yang lebih penting adalah proses pengolahan dan pemanfaatan sampah agar memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Apakah nanti sampah itu diolah menjadi kompos atau produk berbahan plastik, itu yang harus dipikirkan. Kalau dikelola dengan baik, masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan menjadi lebih bersih,” jelasnya.
Andreas juga menyoroti perlunya keberpihakan pemerintah terhadap bank sampah dan pelaku UMKM yang bergerak di bidang pengolahan limbah. Menurutnya, banyak komunitas, sekolah, dan kampus yang sudah mulai menjalankan program pengelolaan sampah, namun belum mendapat dukungan sistematis dari pemerintah.
“Teman-teman kampus dan pelajar ternyata sudah mempraktikkan pengelolaan sampah. Tapi persoalannya, hasil akhirnya belum mendapat dukungan maksimal. Pemerintah harus ikut terlibat dalam pembangunan bank sampah, mendukung UMKM pengolahan limbah, dan menciptakan sistem yang jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andreas mengatakan DPRD Kota Palembang siap mendorong lahirnya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) guna memperkuat gerakan Kampung Zero Waste di Kota Palembang.
“Kami di DPR tentu akan mendorong lewat kebijakan politik dan regulasi. Penanganan sampah tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada kolaborasi pemerintah kota, DPRD, swasta, universitas, tenaga pendidik, hingga LSM agar persoalan sampah di Palembang bisa ditangani secara menyeluruh,” tegasnya.
Seminar tersebut mendapat respons positif dari mahasiswa, pelajar, dan peserta yang hadir karena dinilai menghadirkan solusi konkret berbasis inovasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan di Kota Palembang.
Penulis : Riela
Editor : Redaksi/beritametrolive.com
