Palembang – BERITAMETROLIVE.COM
Aliansi organisasi masyarakat (ormas) dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Keseimbangan BBM Sumbagsel mendesak pencopotan General Manager (GM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Selatan. Desakan tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang digelar beberapa hari lalu di Palembang.
Ketua Presidium Koalisi, Ir. Suparman Romans, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu tindak lanjut dan jawaban resmi dari manajemen Pertamina Patra Niaga atas hasil dialog saat aksi berlangsung. Ia menegaskan tenggat waktu yang diberikan hanya satu minggu.
“Kami menuntut reformasi total di tubuh manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel. Jika komitmen yang disampaikan saat dialog kemarin diabaikan, maka kami akan melakukan aksi lanjutan dengan tuntutan yang lebih tegas,” ujar Suparman saat dihubungi melalui WhatsApp, Jumat (23/1/2026).
Menurut Suparman, Koalisi mencium adanya dugaan kuat praktik mafia BBM yang telah membentuk “lingkaran setan” dan diduga melibatkan oknum pengusaha, transportir, hingga SPBU dan penampung. Ia menilai tanpa transparansi dan penindakan serius, persoalan tersebut akan terus merugikan masyarakat.
“Jika tidak ada kejelasan penanganan, kami akan membawa persoalan ini ke institusi yang lebih tinggi, seperti Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga Pusat, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegasnya.
Koalisi juga menyoroti fakta bahwa Sumatera Selatan memiliki kilang minyak di Plaju, namun ironisnya harga BBM di Palembang disebut lebih mahal dibandingkan sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
“Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Kilang ada di sini, tapi harga justru lebih mahal. Kami menduga kuat ada permainan mafia BBM yang melibatkan oknum orang dalam (ordal), transportir, serta SPBU atau penampung,” ungkap Suparman.
Tak hanya soal distribusi dan harga BBM, Koalisi juga menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan proyek-proyek di lingkungan Pertamina Patra Niaga Sumbagsel. Mereka mengklaim telah mengidentifikasi adanya dugaan monopoli proyek yang hanya dikuasai oleh dua pengusaha tertentu.
“Kami menduga terjadi praktik monopoli proyek, di mana pekerjaan-pekerjaan strategis, termasuk proyek menengah dan besar, hanya berputar pada dua pengusaha. Sementara pengusaha lokal nyaris tidak mendapatkan ruang partisipasi,” katanya.
Selain itu, Koalisi menilai struktur manajemen Pertamina Patra Niaga Sumbagsel yang didominasi pejabat ‘droping’ dari pusat turut memperburuk iklim internal perusahaan.
“Banyak karyawan putra daerah yang termarjinalkan. Ini menciptakan kompetisi internal yang tidak sehat dan berpotensi merusak profesionalisme perusahaan,” ujarnya.
Sebagai bentuk tekanan lanjutan, Koalisi mengaku telah menyiapkan aksi lanjutan di sejumlah titik strategis, di antaranya Kantor Gubernur Sumatera Selatan, DPRD Provinsi Sumsel, dan Kejaksaan Tinggi Sumsel.
“Langkah ini akan kami tempuh demi mendorong transparansi, keadilan, dan perbaikan tata kelola di Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel,” tutup Suparman.
Penulis : RQ
Editor : Redaksi (BERITAMETROLIVE.COM)
