PALEMBANG – BERITAMETROLIVE.COM
Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,94 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas serta sekitar Rp3 miliar untuk pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, menuai sorotan dari kelompok masyarakat sipil.
Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang dari sisi urgensi, terutama di tengah berbagai kebutuhan dasar masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi.
Koordinator SIRA, Rahmat Sandi Iqbal, menyebut bahwa kondisi di lapangan masih menunjukkan sejumlah persoalan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kalau kita bicara kondisi di lapangan, masih banyak infrastruktur jalan yang rusak, layanan kesehatan di daerah terpencil belum optimal, dan fasilitas pendidikan juga masih membutuhkan perhatian serius,” kata Rahmat saat aksi di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (15/4/2026).
Ia mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan dinas serta besarnya alokasi anggaran untuk pakaian dinas yang mencapai miliaran rupiah.
“Yang menjadi pertanyaan publik adalah sejauh mana belanja seperti ini benar-benar berdampak langsung pada pelayanan publik. Dalam kondisi seperti sekarang, publik tentu berharap anggaran lebih diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.
Rahmat menegaskan, pihaknya tidak sedang menolak kebijakan pemerintah daerah, melainkan mendorong adanya evaluasi dan transparansi dalam penentuan skala prioritas anggaran.
“Kami tidak menolak program pemerintah. Kami hanya meminta agar ada peninjauan ulang terhadap prioritas belanja, supaya anggaran benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan, Bernandi Saladin, menjelaskan bahwa rencana pengadaan kendaraan dinas diperuntukkan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, bukan kendaraan jabatan.
“Pengadaan ini untuk operasional, bukan kendaraan jabatan. Aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan kepada pimpinan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap masukan dan pengawasan dari masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Rencana belanja tersebut kembali memunculkan diskusi publik mengenai skala prioritas anggaran daerah. Di tengah keterbatasan fiskal dan masih adanya persoalan infrastruktur serta layanan dasar, kebijakan belanja aparatur dinilai perlu ditempatkan secara lebih proporsional.
Sejumlah kalangan menilai, transparansi dan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah menjadi penting untuk meredam persepsi publik yang berkembang.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi terkait kemungkinan evaluasi atau penyesuaian terhadap rencana penganggaran tersebut.
Penulis : Riela
Editor : Redaksi/beritametrolive.com
