Palembang – BERITAMETRONEWS.COM
Koalisi Aktivis Pergerakan NJO bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Sumatera Selatan menggelar dialog terbuka dengan Komisi V DPRD Sumsel, Jumat (23/5/2025). Pertemuan ini membahas sorotan tajam terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai penuh kejanggalan dan ketidakadilan.
Dalam dialog yang berlangsung kondusif itu, Suparman Romans, perwakilan dari koalisi, menyoroti penggunaan aplikasi digital dalam proses pendaftaran. Menurutnya, aplikasi yang digunakan justru menjadi sumber kekisruhan dan membuka celah manipulasi data.
“Yang kami persoalkan adalah aplikasinya. Ini kunci dari semua kekacauan yang terjadi. Banyak keluhan masuk, terutama dari para orang tua siswa yang merasa dirugikan. Sistem ini tidak transparan dan rawan dimanipulasi,” tegas Suparman usai pertemuan dengan anggota Komisi V DPRD Sumsel.
Suparman mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang terjadi di lapangan. Ia menyebut ada perubahan nilai yang bisa dilakukan oleh operator atau oknum tertentu. Bahkan penilaian jalur afirmasi dan domisili dinilainya tumpang tindih dan tidak masuk akal.
“Ada yang seharusnya dinilai berdasarkan domisili, tapi malah dilihat dari aspek nilai. Afirmasi malah dinilai dari jarak rumah. Ini jelas semrawut dan tidak sesuai konsep awal. Sistemnya belum matang,” jelasnya.
Ia khawatir jika sistem ini tetap dipaksakan berjalan, maka akan memicu keresahan masyarakat yang lebih luas, terutama menjelang pengumuman hasil seleksi yang dijadwalkan besok.
“Kami minta kepada pemerintah daerah melalui Komisi V agar proses SPMB ini dihentikan sementara. Jangan diumumkan dulu hasilnya. Kita harus cari formulasi terbaik yang adil dan bisa diterima semua pihak,” ujar Suparman.
Pihaknya juga menegaskan bahwa desakan ini merupakan suara dari berbagai pihak—baik dari masyarakat, tokoh pendidikan, maupun stakeholder lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi V DPRD Sumsel menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disampaikan. Bahkan, mereka berjanji akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan tuntutan agar proses SPMB ditunda.
“Komisi V sangat responsif. Mereka juga merasakan keresahan ini dan meminta dukungan moril dari kita semua. Komisi V siap menindaklanjuti dan mendesak Dinas Pendidikan untuk segera membenahi sistem SPMB sebelum dilanjutkan,” pungkas Suparman.
