Palembang – BERITAMETRONEWS.COM
Puluhan massa dari kelompok Pegiat Demokrasi yang menamakan diri mereka “Macan Tutul” menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Senin (19/5/2025). Aksi ini berlangsung panas dan penuh semangat dengan membawa sejumlah tuntutan yang menyoroti persoalan serius di sektor pemerintahan dan pendidikan di wilayah Sumsel.
Aksi tersebut dikomandoi oleh sejumlah aktivis seperti Nopri MT, Mukri As, MD Rohim, Henny LS, Robi Tamsis, dan Adi Simba. Sementara itu, jajaran koordinator lapangan diisi oleh nama-nama unik seperti Tungau, Andi Cempaka, Jerry Lilin, Kiki Suling, M Agus Nuh, Reza Cempaka, dan Ivan Lendel.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika oleh seorang aparatur sipil negara berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), berinisial FV.
“Bagaimana mungkin seseorang yang pernah terjerat hukum bisa lolos seleksi ASN PPPK? Ini menimbulkan pertanyaan serius soal proses rekrutmen dan pengawasan yang seharusnya ketat,” ujar Nopri MT dalam orasinya.
Massa juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan FV dalam kasus moral yang kini menjadi perhatian publik. Mereka menyebut bahwa peristiwa tersebut mencoreng nama baik institusi pendidikan, terlebih jika benar terjadi di lingkungan sekolah.
Selain persoalan individu, massa juga mengangkat isu dugaan penyimpangan dana BOS di salah satu SMA negeri di Kabupaten Banyuasin serta indikasi penurunan kualitas pendidikan di Sumsel. Menurut mereka, hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pusat.
“Kami menuntut audit menyeluruh terhadap dana BOS dan kekayaan para pejabat sekolah, agar transparansi dan akuntabilitas terjaga,” tegas Adi Simba.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sembilan poin tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait, di antaranya:
Usut tuntas dugaan pelanggaran hukum oleh FV secara transparan.
Pecat FV dari status ASN PPPK jika terbukti melakukan pelanggaran berat.
Evaluasi dan tindak tegas semua pihak yang terlibat atau diduga melindungi.
Lakukan langkah hukum cepat untuk mencegah kemungkinan pelarian atau penghilangan barang bukti.
Gubernur Sumsel diminta turun tangan langsung dalam menyikapi tuntutan ini.
Copot kepala sekolah yang diduga lalai mengawasi lingkungan sekolah.
Evaluasi dan, jika perlu, pecat pejabat Dinas Pendidikan yang terbukti lalai.
Audit kekayaan pihak-pihak terkait serta dana BOS secara menyeluruh.
Aparat penegak hukum diminta memanggil dan memeriksa semua yang diduga terlibat dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Aksi ini akhirnya diterima secara resmi oleh perwakilan Inspektorat Sumsel, Firnansyah, yang menyatakan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut.
“Semua laporan dan aspirasi akan kami sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Kami menghargai partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas birokrasi dan dunia pendidikan,” ujarnya.
Massa mengakhiri aksi dengan tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian. Namun, mereka memberi peringatan keras: jika dalam waktu dekat tak ada respons konkret dari Pemprov Sumsel dan aparat penegak hukum, “Macan Tutul” siap kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar.
“Kami bukan pengganggu. Kami penjaga demokrasi,” seru salah satu orator di penghujung aksi.
