Palembang — BERITAMETROLIVE.CO.M
Di saat sebagian elite sibuk berbicara capaian dan seremoni, sekelompok aktivis lintas generasi di Sumatera Selatan memilih Ramadan untuk melakukan “audit moral” terhadap arah pembangunan daerah. Pertemuan yang digelar Jumat (27/2/2026) itu menjelma menjadi forum refleksi keras: sejauh mana kebijakan publik benar-benar berpihak pada rakyat?
Diskusi bertajuk “Sumsel Bergerak: Solid, Kritis, dan Berintegritas” tidak berhenti pada romantisme gerakan lama. Para peserta secara terbuka membedah problem klasik: minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, jarak komunikasi dengan pemerintah, serta kecenderungan gerakan sipil yang terfragmentasi.
Ir. Suparman Roman menilai ada persoalan mendasar dalam relasi antara aktivis dan pemerintah daerah. Kritik, menurutnya, kerap dianggap sebagai gangguan, bukan sebagai mekanisme kontrol demokrasi.
“Kalau kritik selalu dibaca sebagai serangan, ruang dialog tidak akan pernah matang. Padahal kontrol publik itu bagian dari pembangunan,” ujarnya.
Forum tersebut juga menyinggung isu integritas. Sejumlah peserta mengingatkan bahwa gerakan sipil hanya akan kuat jika bebas dari kepentingan pragmatis. Chandra Anugrah dari DPW Kawali Sumsel menegaskan, independensi bukan slogan, melainkan fondasi legitimasi.
“Begitu gerakan dicurigai punya agenda tersembunyi, kepercayaan publik runtuh. Dan tanpa kepercayaan, suara kita tak punya bobot,” katanya.
Yang menarik, pertemuan ini tidak sekadar menyuarakan kritik. Para aktivis sepakat menyusun agenda pengawalan kebijakan yang lebih sistematis. Ketua Pelaksana Ramogers, SH, menyebut fragmentasi sebagai tantangan terbesar yang harus segera diakhiri.
“Kita tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri. Kalau ingin arah pembangunan berubah, tekanan publik harus terorganisir,” ujarnya lugas.
Ketua Umum LAAGI, Sukma Hidayat, melihat momentum ini sebagai titik balik regenerasi gerakan. Menurutnya, energi generasi muda perlu diarahkan dengan pengalaman senior agar pengawalan kebijakan tidak hanya emosional, tetapi berbasis data dan strategi.
Diskusi yang dipandu Azuzet Jack dan Ismail Fahmi kemudian mengerucut pada rencana konkret: merumuskan dokumen aspirasi dan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel. Dokumen itu diklaim akan memuat evaluasi prioritas pembangunan serta tawaran mekanisme dialog berkala antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan politik yang jelas: aktivis tidak ingin sekadar menjadi komentator di pinggir lapangan. Mereka ingin masuk ke ruang perumusan kebijakan, tanpa kehilangan daya kritis.
Meski beberapa tokoh berhalangan hadir, konsolidasi tersebut menegaskan satu sikap bersama—gerakan sipil di Sumsel tidak boleh redup atau terkooptasi.
Ramadan kali ini menjadi lebih dari sekadar bulan ibadah. Ia berubah menjadi panggung refleksi dan konsolidasi—menguji integritas, menguatkan barisan, sekaligus mempertanyakan: apakah pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya berhenti pada laporan dan angka?
Jawabannya kini berada di tangan pemerintah daerah. Apakah ruang dialog akan dibuka lebih lebar, atau justru kritik kembali dipinggirkan?
Penulis : Rill/riela
Editor : Redaksi/beritametrolive.com
