PALEMBANG – BERITAMETROLIVE.COM
Ratusan pedagang dan warga RW 03, Kelurahan 24 Ilir, Kota Palembang, kembali mendatangi Kantor Wali Kota Palembang, Jumat (17/7/2026). Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinde Bersatu meminta Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah konkret terkait penutupan akses Jalan Pancawarna di kawasan Cineplex Cinde.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya digelar pada 25 Juni 2026. Dalam aksi kali ini, warga berharap dapat berdialog langsung dengan Wali Kota Palembang untuk menyampaikan dampak yang mereka rasakan sejak akses jalan tersebut ditutup.
Namun, aspirasi massa tidak diterima langsung oleh Wali Kota. Perwakilan peserta aksi ditemui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Robertus Edison Hendri.
Di hadapan peserta aksi, Robertus menjelaskan Pemerintah Kota Palembang telah melakukan sejumlah langkah administratif, di antaranya menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, melakukan peninjauan lapangan, serta meminta penjelasan kepada Pengadilan Negeri Palembang mengenai status Jalan Pancawarna.
Menurut Robertus, berdasarkan surat balasan dari Pengadilan Negeri Palembang, Jalan Pancawarna termasuk dalam objek yang telah dieksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 13 Maret 2026.
“Pemerintah Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya sesuai kewenangannya, termasuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Palembang. Berdasarkan jawaban yang kami terima, jalan tersebut merupakan bagian dari objek yang telah dieksekusi sesuai penetapan pengadilan,” ujar Robertus.
Penjelasan tersebut belum memuaskan peserta aksi. Warga menilai pemerintah baru sebatas menyampaikan hasil administrasi tanpa menawarkan solusi atas persoalan yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan pedagang di kawasan Cinde.
Ketua RT 12, Edy, mengatakan warga kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Palembang. Menurut dia, masyarakat menginginkan adanya ruang dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.
“Kami akan menyampaikan surat resmi untuk meminta audiensi dengan Pak Wali Kota. Kami berharap pemerintah mempertemukan warga dengan pihak Thamrin Brothers agar persoalan ini dapat dibahas secara terbuka. Yang kami cari adalah kepastian dan solusi bagi masyarakat,” kata Edy.
Hal senada disampaikan perwakilan massa aksi, Yuli. Ia berharap Pemerintah Kota Palembang tidak hanya menyampaikan hasil komunikasi dengan pengadilan, tetapi juga mengambil peran sebagai mediator dalam mencari penyelesaian.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan berharap pemerintah memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pihak terkait. Jalan ini selama bertahun-tahun menjadi akses masyarakat dan aktivitas ekonomi warga. Kami berharap ada solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak,” ujar Yuli.
Menurut warga, penutupan Jalan Pancawarna berdampak terhadap mobilitas masyarakat serta aktivitas perdagangan di kawasan Cinde. Karena itu, mereka meminta Pemerintah Kota Palembang segera memfasilitasi dialog yang melibatkan warga, pihak Thamrin Brothers, dan instansi terkait guna mencari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.
Aliansi Masyarakat Cinde Bersatu menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut. Warga berharap proses dialog dapat segera terlaksana sehingga penyelesaian tidak hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang terdampak secara langsung.
Penulis : Rill/riela
Editor : Redaksi/beritametrolive.com
