Palembang – BERITAMETRONEWS.COM
Gelombang kritik keras menghantam Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Kali ini datang dari Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Palembang, yang terdiri dari SIRA, SCW, dan PST. Mereka menilai kinerja Bapenda gagal total dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Data yang dihimpun menunjukkan, hingga Oktober 2025, realisasi PAD baru mencapai Rp1,17 triliun atau sekitar 65,09 persen dari target ambisius Rp1,8 triliun.
Dengan sisa waktu hanya dua bulan menjelang akhir tahun, capaian ini disebut “mengkhawatirkan dan menjadi sinyal kegagalan manajemen keuangan daerah.”
“Ini bukan sekadar angka yang meleset ini bukti nyata gagalnya Bapenda Palembang menjalankan fungsi strategisnya,” tegas Rahmat Sandi Iqbal, SH, Direktur Eksekutif SIRA, Kamis (23/10/2025).
Menurut Rahmat, capaian rendah tersebut bukan karena faktor teknis semata, tetapi indikasi lemahnya manajemen, inovasi, dan pengawasan internal Bapenda.
“Palembang punya potensi pajak luar biasa besar. Tapi kalau dikelola secara stagnan dan tanpa kreativitas, ya hasilnya begini. Wali Kota harus berani ambil sikap tegas, jangan cuma menerima laporan indah di atas kertas,” ujarnya lantang.
Tak hanya Bapenda, Komisi II DPRD Kota Palembang turut disorot karena dianggap pasif. Gabungan LSM mengaku sudah melayangkan surat resmi untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapenda, namun hingga kini belum direspons.
“Kami menilai fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang, khususnya Komisi II, belum berjalan maksimal. Padahal masyarakat berhak tahu dan berharap DPRD dapat memastikan kinerja Bapenda berjalan sesuai target,” ujar Rahmat Sandi Iqbal, SH
Nada serupa disampaikan Dian HS, Ketua PST, yang menegaskan bahwa kegagalan PAD akan langsung berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau PAD turun, otomatis banyak program pembangunan tertunda. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi menyangkut nasib warga Palembang,” ujar Dian tegas.
Dian mendesak Wali Kota Palembang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Bapenda, bahkan bila perlu mencopot kepala Bapenda saat ini.
“Jangan ada pembiaran. Kepala Bapenda harus dievaluasi. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan memperbaiki sistem pendapatan daerah,” tambahnya.
Sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja Bapenda, gabungan LSM Peduli Palembang menggelar aksi damai di halaman Kantor Wali Kota Palembang, Kamis (23/10/2025).
Ratusan masa membawa spanduk dan poster bertuliskan desakan evaluasi kinerja Bapenda dan pengawasan DPRD yang lebih ketat.
Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai, dengan pengawalan dari aparat Satpol PP dan kepolisian. Dalam kesempatan itu, perwakilan LSM menyerahkan langsung surat tuntutan resmi kepada Pemerintah Kota Palembang.
Dalam rilis resmi yang diterima redaksi, gabungan LSM menyampaikan empat poin utama tuntutan mereka:
Mendesak Wali Kota Palembang mencopot Kepala Bapenda karena gagal mencapai target PAD 2025.
Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Bapenda untuk memaksimalkan potensi PAD tahun 2026.
Mempertanyakan fungsi pengawasan Komisi II DPRD yang dinilai lemah dan pasif.
Mendorong digelarnya RDP terbuka antara DPRD dan Bapenda agar publik mengetahui akar persoalan kegagalan PAD.
“Kami ingin pemerintah daerah serius memperbaiki tata kelola pendapatan daerah. Jangan biarkan kegagalan ini terus berulang,” pungkas Rahmat Sandi Iqbal.
Surat tuntutan ini telah ditembuskan kepada Wali Kota Palembang, Ketua DPRD, Ketua Komisi II, Inspektorat Daerah, Kepala Bapenda, dan sejumlah media massa sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi publik.
Menanggapi kritik tersebut, Pemerintah Kota Palembang melalui Kasat Pol PP Kota Palembang, Dr. Herison, S.IP., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi terhadap aksi dan masukan yang disampaikan oleh gabungan LSM tersebut.
“Penyampaian di muka umum ini diatur oleh undang-undang. Ini salah satu bentuk kontrol sosial yang kami hargai dan apresiasi,” ujar Herison saat menerima perwakilan LSM di halaman Kantor Wali Kota Palembang.
Menurut Herison, Wali Kota Palembang telah memberikan arahan langsung agar setiap aspirasi masyarakat ditampung dan ditindaklanjuti secara profesional.
“Kami diperintahkan oleh Bapak Wali Kota untuk menemui dan menerima aspirasi dari rekan-rekan sekalian. Bapak Wali Kota mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan Kota Palembang,” jelasnya.
Herison juga menegaskan bahwa hasil pertemuan tersebut akan segera dilaporkan langsung kepada Wali Kota Palembang untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut.
“InsyAllah pada kesempatan pertama, seluruh aspirasi dan masukan dari rekan-rekan LSM akan kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota,” pungkasnya.
