PALEMBANG, – Suasana DPRD Sumatera Selatan memanas. Puluhan massa yang mengatasnamakan Barisan Perlawanan Rakyat Sumatera Selatan menggelar aksi demonstrasi di lingkungan DPRD Sumsel, Rabu (30/9/2026).
Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas pembahasan Perubahan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2026 yang dinilai janggal dan terkesan dipaksakan.
Orator aksi, Muhammad Farhan, mengatakan aksi ini dipicu proses pembahasan anggaran yang berlangsung di malam hari dan minim penjelasan kepada publik.
“Kami bersama kawan-kawan dari Barisan Perlawanan Rakyat Sumatera Selatan ingin menyampaikan aspirasi terkait pembahasan anggaran yang sudah berjalan beberapa hari lalu,” ujar Farhan di lokasi aksi.
Farhan menyoroti dua poin krusial. Pertama, soal pembahasan anggaran yang disebut dilakukan pada malam hari dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan adanya perubahan anggaran dalam jumlah besar.
“Kami mendapat informasi pembahasan tersebut dilakukan pada malam hari dan dihadiri beberapa OPD. Ada banyak perubahan anggaran, termasuk yang menurut informasi kami cukup besar. Karena itu, kami berpandangan pembahasannya harus dilakukan secara tuntas dan tidak terkesan dipaksakan,” katanya.
Kedua, soal keabsahan rapat Komisi II dan Komisi V DPRD Sumsel. Massa memperoleh informasi rapat tersebut hanya dihadiri sekitar lima hingga enam anggota.
“Kami juga mendapat informasi ada rapat Komisi II dan Komisi V yang dihadiri sekitar lima atau enam anggota. Kami meminta klarifikasi, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan apabila jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi forum yang dipersyaratkan,” tegas Farhan.
Tak hanya itu, dalam pernyataan sikap tertulis tertanggal 30 September 2026, massa juga mempertanyakan defisit anggaran sekitar Rp 924 Miliar dan kemampuan pendapatan daerah untuk menutup kebutuhan tersebut.
Diketahui, pembahasan Perubahan KUA dan PPAS APBD Sumsel 2026 memang telah memasuki tahap krusial. Pemerintah Provinsi Sumsel dan DPRD Sumsel baru saja menandatangani nota kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dalam Rapat Paripurna XLI pada Sabtu (26/9/2026) malam, yang dilanjutkan Rapat Paripurna XLII terkait jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi.
“Kami sama-sama berharap APBD ini dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar Farhan.
Hingga aksi berlangsung hampir tiga jam, massa mengaku belum ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sumsel. Mereka menyatakan akan bertahan hingga pimpinan DPRD memberikan penjelasan terbuka.
“Kami berharap Ketua DPRD keluar dan menemui kami. Kami ingin mendengarkan langsung apa yang dibahas dalam rapat dan menyampaikan pendapat kami secara langsung,” katanya.
Farhan menegaskan, jika tidak ada penjelasan konkret, aksi lanjutan akan digelar.
“Kalau tidak ada penjelasan yang konkret, kami akan menjalankan aksi lanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdi disebut enggan memberikan keterangan kepada awak media seusai menerima perwakilan demonstran.
Penulis : Irvan
Editor : Redaksi/beritametrolive.com
Sumber Berita: BERITAMETROLIVE.COM
