Palembang – Pernyataan Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang menyebut dirinya masih “enjoy-enjoy saja” dan tetap rutin berolahraga di tengah kabut asap pekat menyelimuti Palembang, viral dan memicu kritik di media sosial.
Namun, Ketua PB HMI MPO Bidang Komunikasi dan Informasi, Muhammad Ashari Putra, http://S.I.Kom. atau akrab disapa Ari Derta, mengajak publik untuk melihat persoalan ini secara utuh, bukan hanya dari satu potongan kalimat.
Menurut Ari, istilah “enjoy” yang disampaikan Ratu Dewa perlu dibaca sebagai sikap seorang kepala daerah yang dituntut tetap tenang saat krisis, bukan sebagai bentuk kegembiraan di atas penderitaan warga.
“Saya memaknai ‘enjoy’ itu sebagai sikap pribadi seorang pemimpin yang harus tetap tenang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bayangkan kalau kepala daerah ikut panik dan pesimis ketika masyarakat sedang menghadapi krisis. Kepanikan justru bisa semakin besar di tengah masyarakat,” ujar Ari Derta, Selasa (7/10/2026).
Ratu Dewa sendiri sebelumnya telah memberikan klarifikasi bahwa kata tersebut tidak dimaksudkan sebagai rasa senang melihat warga terdampak asap, melainkan sebagai sikap untuk tetap tenang agar dapat mengambil keputusan dan mengoordinasikan penanganan secara tepat.
“Jadi jangan terjebak pada satu kalimat. Kita boleh mengkritik, tetapi mari lihat konteks dan kerja nyatanya. Tenang bukan berarti tidak peduli,” kata Ari.
Ari menegaskan, memahami konteks tidak berarti mengecilkan persoalan. Ia menyebut data kesehatan dan lingkungan menunjukkan situasi di Palembang memang serius dan tidak bisa dianggap enteng.
Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 17.434 kasus ISPA sepanjang September 2026, naik dari 15.020 kasus pada Agustus. Sementara data BMKG menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Talang Betutu mencapai 290,0 µg/m³ dan Musi 2 sebesar 280,9 µg/m³ — masuk kategori berbahaya karena berada di atas ambang 250,5 µg/m³.
“Kalau angka ISPA sudah mencapai 17 ribu lebih dan kualitas udara masuk kategori berbahaya, tentu ini bukan persoalan yang boleh dianggap ringan. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan, informasi yang transparan, dan pelayanan kesehatan yang cepat,” tegas Ari.
Di tengah kondisi tersebut, Ari mencatat Pemkot Palembang telah melakukan sejumlah langkah darurat, mulai dari memperkuat kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, menyiagakan layanan kesehatan 24 jam, pembagian masker bagi kelompok rentan, berkoordinasi dengan Satgas Karhutla, penyaluran air bersih, hingga penyesuaian kegiatan masyarakat dan pendidikan luar ruang.
Menurutnya, langkah itu perlu diapresiasi sekaligus terus dikawal.
“Saya tidak mengatakan pemerintah sudah sempurna. Justru pemerintah harus terus kita kawal. Kalau ada yang sudah dilakukan, kita apresiasi. Kalau masih kurang, kita kritik dan dorong untuk diperbaiki. Ukurannya harus data dan dampaknya kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla dan asap lintas batas ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot Palembang semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas wilayah dan institusi.
Ari menilai, polemik ini menjadi pelajaran penting tentang komunikasi publik di masa krisis. Pemimpin harus tenang, tapi ketenangan itu harus dibarengi dengan empati, keterbukaan data, dan kerja nyata.
Ia merumuskan 4 prinsip komunikasi krisis yang harus dipegang:
1. TENANG – tidak menciptakan kepanikan baru.
2. EMPATI – memahami keresahan masyarakat.
3. DATA – menyampaikan kondisi secara transparan dan terukur.
4. AKSI – memastikan komunikasi diikuti kerja nyata.
“Pada akhirnya, jangan hanya bertanya apakah Wali Kota ‘enjoy’ atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang masih kurang, dan bagaimana memastikan masyarakat Palembang terlindungi?” tutup Ari.
PB HMI MPO mendorong agar masyarakat tetap kritis, namun tidak terjebak pada polarisasi. Pemerintah harus terus bekerja, masyarakat tetap mengawasi, agar krisis kabut asap tidak berubah menjadi krisis kepercayaan
