PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tak mau kecolongan lagi soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejumlah langkah berlapis disiapkan, mulai dari pencegahan di lapangan, deteksi dini, pemadaman darat dan udara, sampai penegakan hukum.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang saat Rapat Paripurna DPRD Sumsel dengan agenda jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi atas Raperda APBD 2027, Senin (12/10/2026) di Gedung DPRD Sumsel.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Nopianto, dihadiri Wagub Cik Ujang, jajaran OPD dan undangan.
Wagub menjawab sorotan Fraksi Golkar yang menilai karhutla masih jadi masalah serius di Sumsel. Dampaknya dirasakan langsung masyarakat, baik kesehatan maupun aktivitas sehari-hari.
Cik Ujang mengatakan, penanganan karhutla tidak bisa hanya andalkan pemadaman. Kuncinya ada di kesiapsiagaan dan pencegahan yang konsisten.
Untuk pencegahan, BPBD Sumsel bersama instansi terkait sudah melakukan pemetaan daerah rawan, patroli rutin, sosialisasi ke masyarakat, serta pengawasan pembukaan lahan oleh perusahaan. Daerah yang kerap terbakar akan jadi prioritas.
Untuk deteksi dini, Pemprov memanfaatkan pantauan hotspot, data satelit, info cuaca dari BMKG, patroli darat dan udara, serta laporan petugas dan warga. Ia menegaskan, hotspot belum tentu kebakaran, sehingga harus diverifikasi dulu di lapangan.
“Prinsipnya api kecil harus dipadamkan sebelum menjadi besar,” tegas Cik Ujang.
Ia menjelaskan kecepatan pemadaman tergantung jarak tempuh, akses jalan, medan, ketersediaan air, personel, dan cuaca. Di darat, pemadaman melibatkan BPBD provinsi dan kabupaten/kota, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan perusahaan.
Sementara pemadaman udara lewat water bombing akan membantu untuk areal luas atau yang sulit dijangkau darat. Namun operasi udara juga punya keterbatasan, seperti cuaca, keselamatan terbang, dan jarak sumber air.
Karena gambut rentan kering saat kemarau panjang, Pemprov akan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan embung, kanal, dan sumber air lainnya. Termasuk menyiapkan bantuan alat berat agar warga bisa membuka lahan tanpa membakar.
“Di satu sisi kita beri solusi tanpa bakar, di sisi lain penegakan hukum tetap harus jalan bagi yang sengaja membakar,” ujarnya.
*Soal APBD 2027*
Terkait anggaran, Cik Ujang menyebut rekomendasi Pansus Pendapatan DPRD sudah masuk dalam Raperda APBD 2027. Hanya saja masih ada potensi yang belum terhitung.
Salah satunya dari pengelolaan alur Sungai Musi dan pelabuhan yang potensinya diperkirakan Rp300 miliar. Pemprov juga sudah meminta data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang, perkebunan, dan kehutanan untuk menghitung potensi pendapatan.
Di sisi belanja, Pemprov akan lebih selektif karena keterbatasan fiskal dan dinamika transfer dari pusat. Belanja wajib dan prioritas tetap dipenuhi, efisiensi akan dilakukan pada belanja pendukung seperti honorarium dan kegiatan seremonial yang tidak langsung menyentuh masyarakat.
Penulis : Sandy
Editor : Redaksi/beritametrolive.com
Sumber Berita: Paripurna DPRD Sumsel
