Palembang – BERITAMETRONEWS.COM
Ketua DPD Gerakan Masyarakat Peduli dan Perjuangan Rakyat (Gempur) Sumsel, Hendri Zikwan, memimpin aksi unjuk rasa bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Government Against Corruption & Discrimination (GACD) Sumsel di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Rabu (27/8/2025). Aksi jilid II ini digelar sebagai tindak lanjut dugaan praktik korupsi di Kabupaten OKU Timur yang ditemukan melalui investigasi beberapa bulan terakhir.
Dalam konferensi pers di Café Ngupiday Palembang, Hendri Zikwan menegaskan sikap tegasnya, “Kami datang ke Kejati Sumsel bukan untuk pencitraan. Kami murni peduli pada rakyat dan keuangan negara. OKU Timur harus bersih dari koruptor yang merugikan negara. Semua bukti dan dokumen hasil investigasi sudah kami serahkan agar penegak hukum bisa menindaklanjuti secara profesional dan tanpa pandang bulu,” ujar Hendri Zikwan.
Hendri menambahkan, “Rehabilitasi Puskesmas pembantu di Kabupaten OKU Timur tahun anggaran 2024 dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) diduga sarat dengan mark up dan penyimpangan anggaran. Foto dan dokumen yang kami miliki jelas menunjukkan indikasi kecurangan. Kami akan kawal proses ini sampai tuntas,” tegas Hendri Zikwan.
Koordinator lapangan GACD, Junirianto, yang didampingi Solahudin MK, Ali Imron, dan Josua Reynaldi Sirait, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi pertama. Namun, Hendri Zikwan menegaskan peran sentral Gempur. “Kami bersinergi dengan GACD, tetapi Gempur sebagai organisasi peduli rakyat akan terus memantau dan menekan agar keadilan ditegakkan. Ini bukan soal politik atau uang, tapi soal tanggung jawab moral dan integritas,” kata Hendri Zikwan.
Dalam orasinya di depan massa, Hendri Zikwan menekankan, “Kami tidak digaji, kami bukan pegawai pemerintah, tapi kami berani bertindak. Jika penegak hukum hanya diam atau lambat menindaklanjuti, rakyat yang dirugikan. Karena itu, aksi ini adalah bentuk nyata kami mengawal uang rakyat agar tidak jatuh ke tangan oknum yang merugikan negara,” ujar Hendri Zikwan dengan tegas.
Hendri Zikwan juga menegaskan kesiapan Gempur untuk aksi lanjutan. “Kalau perlu, kami akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Kami siap membawa kasus ini ke tingkat nasional, termasuk Jakarta, jika di Sumsel tidak ada tindak lanjut yang tegas. Semua bukti sudah lengkap, tapi jika ada data tambahan yang diperlukan, kami siap melengkapinya. Tidak ada kompromi soal integritas dan keadilan,” tambah Hendri Zikwan.
Pihak Kejati Sumsel menerima dokumen investigasi dan menyatakan akan mempelajari serta menindaklanjuti laporan tersebut. Hendri menutup konferensi pers dengan tegas, “Kami akan terus mengawal proses ini. Kami ingin Sumatera Selatan, khususnya OKU Timur, menjadi contoh daerah bebas dari korupsi. Rakyat harus mendapatkan pelayanan yang tepat dan anggaran negara dikelola sesuai aturan. Itu misi Gempur dan komitmen saya pribadi sebagai Ketua DPD,” ujar Hendri Zikwan.
Aksi ini menegaskan bahwa Hendri Zikwan dan Gempur siap menjadi pengawas independen untuk memastikan penegakan hukum dan transparansi anggaran di Sumatera Selatan, sejalan dengan misi GACD untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
