Palembang — BERITAMETRONEWS.COM
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya menjaga keharmonisan antarwarga di bumi Sriwijaya. Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, resmi melantik pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumsel periode 2025–2029 dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (30/10/2025).
Dalam sambutannya, Herman Deru menilai keberadaan FPK bukan sekadar wadah koordinasi, melainkan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sosial di daerah yang dikenal sebagai salah satu provinsi paling kondusif di Indonesia.
“Sumsel telah dikenal sebagai daerah zero konflik. Ini bukan kebetulan, tetapi hasil kerja kolektif seluruh komponen masyarakat. FPK adalah garda depan yang memastikan harmoni ini tetap terjaga,” ujar Deru.
Ia menekankan, meski situasi aman, tantangan sosial ke depan semakin kompleks, terutama di era arus informasi dan dinamika politik yang cepat. Karena itu, ia meminta FPK menjadi jembatan yang mampu merajut dialog dan mengantisipasi potensi gesekan sosial.
“Kondisi yang damai justru memerlukan kerja lebih keras. FPK harus memastikan tidak ada ruang bagi intoleransi dan sikap yang mengarah pada disintegrasi,” tegasnya.
Herman Deru juga menyinggung fenomena pembauran alami, seperti pernikahan lintas suku, sebagai bukti kuat tradisi toleransi yang mengakar di Sumsel.
Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin kembali dipercaya menakhodai FPK Sumsel untuk periode keempat. Dalam pidatonya, ia menegaskan posisi FPK sebagai amanat negara sesuai Permendagri Nomor 34 Tahun 2006, yang mengharuskan pembentukan forum serupa hingga tingkat kecamatan.
“FPK bukan organisasi simbolik. Ini mandat konstitusional untuk menjaga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta memastikan keberagaman menjadi kekuatan, bukan potensi konflik,” ujarnya.
Sultan menambahkan, peran FPK selama ini mendapat dukungan penuh pemerintah daerah, termasuk melalui penganggaran dan fasilitasi kelembagaan.
“Kami siap terus bersinergi untuk memperkuat ruang-ruang dialog dan pemulihan sosial saat terjadi dinamika di tengah masyarakat,” ucapnya.
Pelantikan ini menandai kesiapan FPK Sumsel memasuki babak baru penguatan ketahanan sosial dan budaya. Melalui kolaborasi lintas suku, agama, organisasi, dan profesi, FPK diharapkan dapat merespons setiap perubahan sosial secara cepat dan tepat.
Dengan rekam jejak sebagai daerah tanpa konflik komunal signifikan, Sumatera Selatan menjadi model kerukunan yang hendak terus diperkuat di tengah kontestasi pemikiran dan keragaman identitas masyarakat modern.
