BERITAMETRONEWS.COM
Palembang,- Perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 sudah selesai digelar oleh Bangsa Indonesia, Pemilu yang diharapkan berjalan secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber), serta Jujur dan Adil (Jurdil) ini diduga telah terjadi kecurangan terutama pada Pemilihan Presiden (Pilpres)
Kumpulan relawan pejuang perubahan yang tergabung dengan Forum Perjuangan Perubahan Sumatera Selatan (FPP Sumsel), yang terdiri dari lebih kurang 40 simpul serta ikut dalam mendeklarasikan berdirinya relawan pejuang perubahan, hari ini menyatakan sikap MENOLAK hasil Pemilu yang diduga keras terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini disampaikan langsung oleh Forum Pejuang Perubahan Sumatera Selatan melalui Sekretaris FPP Sumsel Idasril SH.,MH, Tokoh Agama FPP Sumsel Ustads Umar Said, anggota FPP Sumsel Amin Dr. A. Erwin Suryanegara, serta Ketua DPP AFSI Sumsel Munir SE, dan anggota FPP Sumsel, saat menggelar Konferensi pers di Kantor Sekretariat Garnies di jalan Residen Abdul Rozak simpang tiga celentang, Sabtu (24/02/2024).
“Kami tentu sangat risau dengan kondisi ini, dan kami tidak ingin situasi ini dijadikan sebagai delegasi untuk mengesahkan hasil dari Pemilu. Maka dari itu, kami berkumpul ingin menyatakan pernyataan sikap kami agar di dengar, menjadi perhatian baik masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya, jadi inilah tujuan dari kami berkumpul untuk menyampaikan aspirasi ini,” Ujar Idasril SH.,MH yang berprofesi sebagai Advokat.
Ustads Umar Said, salah satu Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama yang juga masuk didalam barisan, menyatakan keprihatinan terhadap penodaan agama. Umar Said menilai para penguasa sudah meniadakan Tuhan, sehingga kecurangan, kebohongan, begitu bebas dilakukan oleh penguasa.
“Sejak dari proses Pemilu ini sudah jelas terang benderang melakukan pelanggaran konstitusi, ini yang tentu menjadi keprihatinan saya dan juga teman-teman yang berjuang di dalam pergerakan ini. Kami tentu juga merasa sedih kedaulatan itu sudah disepakati ada ditangan rakyat, tiba-tiba pemilu ini tidak dilaksanakan secara Luber dan Jurdil,” Terangnya dihadapan awak media.
Pelanggaran yang sangat pundamental, seharusnya tidak ada satupun penguasa bersama kroninya untuk melakukan intervensi terhadap rakyat dalam melakukan pilihan karena kedaulatan ada ditangan rakyat. Kebenaran politik akademis sudah dihancur leburkan oleh para politisi-politisi yang sangat bersyahwat untuk duduk di Parlemen.
“Mereka telah merampas hak fundamen yang dimiliki oleh rakyat, ini hak asasi politik, hak asasi manusia juga harus ditegakkan, maka hak asasi politik sebagai pemilik kedaulatan juga harus ditegakkan. Ini yang kami akan tuntut terus menerus perjuangan ini sampai terjadi perubahan yang real, perubahan yang nyata,” Pungkasnya.
Anggota FPP Sumsel, Amin Dr. A. Erwin Suryanegara, menambahkan, Bertolak dari keprihatinan di atas, kami dari FORUM PEJUANG PERUBAHAN SUMATERA SELATAN menyampaikan SERUAN MORAL sebagai berikut:
Pertama, Menolak segala bentuk kecurangan pemilu dan menyerukan kepada semua elemen masyarakat yang peduli.agar senantiasa bergandengan mengawasi dan melaporkan kecurangan tersebut. Karena bila di biarkan cenderung menyingkirkan hukum dan lembaga demokratis yang dapat berujung pada pelemahan terhadap negara hukum yang demokratis.
Kedua, Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menegakkan kewibawaan dan martabat Presiden sebagai negarawan, bila tidak mampu kami mintak mundur.
Ketiga, Menuntut lembaga penyelenggara Pemilu, KPU/KPUD dan Bawaslu, agar tetap berdiri sebagai lembaga demokratis yang bersikap netral dan menjalankan Pemilu dengan mengacu pada azas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Keempat, Menuntut TNI, POLRI, Menteri, Pj Gubernur, Pj Bupati, Pj. Walikota, Aparat Sipil Pemerintah dan Kepala Desa di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, agar bersikap netral dalam Pemilu 2024 sebagai bagian dari merawat negara hukum yang demokratis.
Kelima, Menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa berpikir dan bersikap kritis dan senantiasa mengawasi setiap bentuk pelanggaran pemilu sebagai upaya masyarakat sipil dalam membangun negara hukum yang demokratis.
