Palembang – BERITAMETRONEWS.COM
Dalam upaya meningkatkan kinerja dan optimalisasi tugas pokok serta fungsi lembaga legislatif, DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Kota Palembang, Kamis (22/5). Kunjungan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD: pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Kasubbag Perda dan Pelaporan DPRD Provinsi Jambi, Deby Muja Pratama, S.STP, MM, menjelaskan bahwa kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar daerah, tetapi juga momen penting untuk menyerap praktik-praktik terbaik dari Sumsel, khususnya Kota Palembang yang dikenal aktif dan progresif dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda).
“Kami ingin sinkronisasi antara DPRD Jambi dengan DPRD Sumsel, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Apa yang menjadi harapan dan tujuan dari fungsi DPRD itu bisa tercapai, dan tentu saja menjadi wadah aspirasi masyarakat,” ujar Deby.
Menurut Deby, target capaian masing-masing daerah memang berbeda, karena dipengaruhi oleh besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga bervariasi. Meski demikian, pengalaman Sumsel yang dinilai berhasil dalam penyusunan dan pelaksanaan perda dapat menjadi acuan berharga.
“Sumsel, khususnya Kota Palembang, adalah salah satu ikon. Perda-perda yang mereka susun sangat bagus. Ini akan kami implementasikan ke Jambi sebagai bagian dari perbaikan kualitas legislasi di daerah kami,” imbuhnya.
Selain membahas legislasi, Deby juga menyoroti pentingnya fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD yang menurutnya perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
Kunjungan ini diterima langsung oleh bagian Humas DPRD Kota Palembang. Deby menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan, serta berharap hasil dari kunjungan ini dapat disosialisasikan dan diterapkan di Jambi.
“Harapannya, Provinsi Jambi bisa sehebat Sumsel, minimal menyamai Kota Palembang dalam hal kinerja dan output DPRD-nya,” tutup Deby.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal untuk kolaborasi dan pertukaran gagasan antardaerah, demi memperkuat peran DPRD sebagai representasi rakyat dalam pembangunan daerah.
