Palembang – BERITAMETRONEWS.COM
Rapat Paripurna Ke-X (10) DPRD Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) digelar pada Senin (24/02/2025) dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Sumsel. Salah satu isu krusial yang disampaikan dalam rapat ini adalah kondisi jembatan di Desa Labuhan Jaya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang mengalami kerusakan parah.
Jauhari Aman, anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PKS Komisi 4 yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 mencakup OKI dan Ogan Komering Ulu (OKU), menyampaikan keprihatinannya terhadap jembatan tersebut. Ia menegaskan bahwa jembatan yang dibangun pada akhir tahun 2010 dengan menggunakan dana APBD OKI kini telah berusia 15 tahun dan mengalami kerusakan signifikan.
“Kondisi jembatan saat ini sangat memprihatinkan. Pondasinya sudah turun, dan struktur jembatan mengalami patah pinggang, sehingga membahayakan masyarakat yang melintas,” ujar Jauhari dalam sidang paripurna.
Menurutnya, jembatan tersebut runtuh sekitar tiga bulan lalu, dan hingga kini belum ada tindakan konkret untuk perbaikannya. Oleh karena itu, ia meminta perhatian khusus dari Gubernur Sumatra Selatan agar segera memberikan bantuan melalui skema Pendanaan Khusus Bantuan Keuangan (PKBK).
“Karena status jalan tersebut milik kabupaten dan bukan dokumen provinsi, maka kami meminta kepada saudara Gubernur untuk memberikan bantuan khusus melalui PKBK agar perbaikan dapat segera direalisasikan,” tegasnya.
Jauhari berharap aspirasi yang disampaikannya dalam rapat paripurna ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, mengingat jembatan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat setempat.
“Harapan saya, setelah disampaikan dalam sidang paripurna ke-X ini, segera ada langkah konkret dari Gubernur untuk memperbaiki jembatan pada tahun 2025 ini,” pungkasnya.
Dengan kondisi jembatan yang semakin parah, masyarakat Desa Labuhan Jaya dan sekitarnya berharap agar pemerintah segera bertindak guna menghindari risiko kecelakaan dan memperlancar mobilitas warga.
