Palembang, BERITAMETRONEWS.COM
Polemik penerimaan peserta didik baru melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) SMA Negeri tahun ajaran 2025 di Sumatera Selatan kembali memanas. Koalisi Aktivis, LSM, dan Ormas Sumsel Peduli Pendidikan mengumumkan akan menggelar aksi demonstrasi serentak di Kantor Gubernur Sumsel pada Senin, (11/8/2025).
Aksi ini dipicu oleh masih adanya ratusan siswa lulusan SMP yang belum tertampung di sekolah negeri, meskipun regulasi memungkinkan penambahan kapasitas rombongan belajar. Direktur SCW, M. Sanusi, S.H memaparkan bahwa berdasarkan analisis pihaknya, setidaknya ada 250 siswa di Palembang yang seharusnya bisa diterima di 12 SMA negeri, tanpa melanggar aturan yang berlaku.
“Permen Nomor 47 Tahun 2013 yang diubah menjadi peraturan baru, membolehkan penambahan siswa per kelas dari 36 menjadi 40 orang. Artinya, penambahan 4 siswa per kelas sangat mungkin dilakukan dan itu sah secara aturan,” ujar Sanusi.
Sanusi menilai, pemerintah provinsi memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan seluruh siswa bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya besar di sekolah swasta. Ia mencontohkan kasus siswa dari Kertapati yang diarahkan ke sekolah swasta di Bina Warga, atau siswa dari Jakabaring yang dipaksa masuk sekolah di Plaju.
“Biaya transportasinya saja sudah besar, apalagi biaya sekolah swasta. Tidak semua orang tua mampu, ini sangat tidak logis,” tegasnya.
Sanusi mengungkapkan, berdasarkan data Dapodik terakhir yang akan ditutup pada 26 Agustus 2025, siswa yang belum masuk sekolah negeri maupun swasta terancam putus sekolah. Dari sekitar 17 ribu lulusan SMP di Palembang, SMA negeri hanya menampung 11 ribu siswa, sedangkan sekolah swasta hanya mampu menerima sekitar 4 ribu siswa. Sisanya, lebih dari 2 ribu siswa, belum jelas nasibnya.
Menurutnya, masalah ini disebabkan oleh pengaturan kuota rombongan belajar di tiap sekolah yang dinilai tidak efisien. “Ada sekolah yang hanya membuka 8 rombel, padahal bisa 12 rombel. Kalau disatukan, semua siswa bisa tertampung,” katanya.
Sanusi juga menyayangkan sikap Gubernur Sumsel yang hingga kini belum memberikan tanggapan resmi atas permasalahan ini. “Kami belum pernah dengar statement gubernur soal pendidikan ini. Tahun lalu, Pj Gubernur memerintahkan untuk menampung semua siswa dan berhasil. Kenapa sekarang tidak?” ujarnya.
Koalisi menegaskan akan terus melakukan aksi setiap hari di depan Kantor Gubernur Sumsel hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka mendesak agar pemerintah provinsi segera mengeluarkan kebijakan darurat untuk menerima seluruh siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
“Kalau dibiarkan, angka putus sekolah akan tinggi, pengangguran juga naik. SPMB seperti ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah,” tegas Sanusi.
